Paradoks Orientasi Kebangsaan Masyarakat Menengah Muslim

0
35

Masyarakat kelas menengah di Indonesia bertumbuh pesat dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhan kelas sosial ini meledak pasca Reformasi, dan jumlahnya kini lebih dari separuh jumlah penduduk. Pertumbuhan itu nyaris merata, baik di kota maupun di desa. Tak kecuali di kalangan muslim, kelas menengah muslim tumbuh begitu pesat dan kuat.

Lantas bagaimana orientasi keagamaan masyarakat menengah muslim dalam konstelasi kebangsaan?

Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. menjelaskan bahwa orientasi kebangsaan masyarakat kelas menengah perlu disingkap dengan indikator-indikator yang memadai. Karena sejauh ini terdapat banyak paradoks seputar keragamaan masyarakat menengah muslim terkait orientasi kebangsaannya.

Elizabeth yang juga Dekan FISIP UIN Walisongo menyampaikan hal itu selaku narasumber dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian “Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim dalam Konstelasi Kebangsaan” yang dihelat oleh Balai Litbang Agama (BLA) Semarang di Hotel Santika Pekalongan (4-6/09/2019). Riset BLA Semarang di 5 kota besar, yaitu Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang, menemukan bahwa kelas menengah muslim ini menginisiasi gerakan keagamaan dalam bentuk majelis taklim, kajian, pengajian, dan bakti sosial. Aktivitas keagamaan mereka cenderung moderat.

“Dalam konteks pengajian-pengajian kelas menengah muslim apakah menyinggung persoalan bangsa? Kalau kita katakan mereka moderat, tetapi mengapa ketika ada gerakan 212 itu meraka yang paling cepat ikut bergerak? Apakah gerakan 212 bagi mereka dilihat sebagai gerakan agama atau politik? Ini paradoks yang perlu diungkap,” kata Elizabeth.

Menurut Elizabeth, term moderat perlu menyertakan indikator-indikator yang jelas. Karena term ini mudah menjebak kita ke dalam bias kemoderatan masyarakat menengah muslim sebagai gerakan politik identitas.

Kritik Konsep Moderasi

Elizabeth mengkritisi konsep moderasi yang kini dipahami masyarakat secara umum. Moderasi di era post truth saat ini lebih banyak dipahami sebagai “jalan tengah”.

“Moderasi adalah proses penurunan atau pengurangan atas kondisi ekstrim. Proses ini digunakan untuk memastikan normalitas dalam medium di mana proses itu berjalan,” kata dia.

Walhasil, moderasi bukan keseimbangan masyarakat itu sendiri. Tetapi proses mengintervensi kondisi ekstrem di masyarakat agar tidak keluar dari relnya.

Di antara tantangan moderasi menurut Elizabeth adalah ekstrimis agama yang tidak mau menerima keberadaan etnik atau golongan yang beragam, pimpinan yang tidak toleran dalam kelompok-kelompok ras tertentu. Moderasi menjadi tugas berat karena harus menciptakan atmosfer toleran antarkelompok yang berbeda dalam sebuah kondisi politik yang sama. (syafa’)