Hulu-Hilir Permasalahan JPH

0
24

Permasalahan jaminan produk halal (JPH) harus diselesaikan dari hulu ke hilirnya. Regulasi atau kebijakan adalah yang pertama sebelum membicarakan tata kelola pasar.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Keagamaan Dr. Muraham, Ph.D. dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian Tata Kelola Jaminan Produk Halal pada Pasar Rakyat di Jateng, Jatim, dan D.I. Yogyakarta di Syariah Hotel Solo, 1 September 2019.

Muharam mengatakan perkara JPH bisa dilihat dari sisi hulu dan hilir. Hulu itu terkait regulasi, bisa UU, PP, Perda atau aturan lain. Sejauh mana regulasi mengatur dan menyiapkan perangkat-perangkat JPH, termasuk pengendalian dan pengawasannya.

Persoalan hilir JPH meliputi bagaimana pengolahan produk halal ketika berada di industri pengolahan pangan, usaha kecil menengah, dan rumah tangga. Barang yang halal bisa menjadi haram ketika pengolahannya tidak sesuai dengan syariat.

“Di tingkat hilir itulah kesadadaran masyarakat muslim harus diperkuat untuk mengkonsumsi produk halal. Sayangnya, masyarakat kita yang mayoritas muslim justru agak abai pada persoalan kehalalan, karena mengira semua yang ada sudah halal,” kata Muharam.

Di antara masalah hilir yang menjadi masalah kongkrit di pasar di temukan antara penjualan daging halal dan nonhalal yang bercampur atau berdekatan. Dari sisi pengolahan dan penyajian juga sering digunakan peralatan yang untuk mengolah bahan halal dan nonhalal.

Karena itu penelitian yang dilakukan BLA Semarang harus mampu menjawab kepentingan terkait JPH yang dari sisi regulasi perlu diperkuat. Meskipun cakupan penelitian masih kecil, tetapi upaya memberikan solusi atas permasalahan JPH ini cukup berarti.

“Selain aturan itu harus ada pedoman. Hasil kelitbangan ini perlu menjadi peraturan atau pedoman, regulasi-regulasi bisa dimunculkan dari tingkat daerah, tidak harus dari pusat,” kata Muharam.

Tak Sebatas Produk Konsumsi

Menurut Muharam, cakupan produk halal tidak sekadar pada barang konsumsi saja. Tetapi juga pakaian, kosmetik, dan perkakas lainnya.

“Kosmetik yang dipakai Ibu-ibu dalam keseharian juga harus memiliki jaminan halal. Sepatu atau tas yang berbahan kulit juga harus dipastikan kehalalannya. Kita tidak pernah membayangkan, ada berita bahwa tasbih yang kita pakai untuk beribadah itu terbuat dari tulang babi,” kata Muharam.

Masyarakat harus memiliki sensitifitas untuk melihat barang-barang apa yang terindikasi mudah diragukan kehalalannya. Jadi perhatiannya tidak sebatas pada produk makanan dan olahannya saja.

Muharam menyarankan agar kita belajar dari negara-negara tetangga yang notabene bukan mayoritas muslim. Seperti di Jepang, Singapura, dan Thailand yang justru getol mempromosikan produk halal.

“Mereka sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan makanan. Selain itu mereka memiliki kepentingan pariwisata, yakni menarik masyarakat muslim untuk datang ke sana,” jelas  Muharam. (syafa’)