Pasar Rakyat Belum Responsif Terhadap JPH

0
52

Tata kelola pasar rakyat belum responsif  terhadap jaminan produk halal (JPH). Belum ada pemisahan los penjulan daging babi dengan los daging halal lain seperti sapi dan ayam.

Penataan dan pengelolaan pasar mengacu pada regulasi yang belum sinkron dengan UU JPH No. 33 Tahun 2014. Pasal 21 UU JPH Karena itu dibutuhkan regulasi lokal untuk menata dan mengelola pasar dengan pendekatan halal-nonhalal.

Realitas tata kelola pasar rakyat disampaikan oleh Setyo  Boedi Oetomo dan tim peneliti pada kegiatan Seminar Hasil Penelitian Tata Kelola JPH pada Pasar Rakyat di Jateng, Jatim, dan D.I. Yogyakarta. Ekspose hasil penelitian yang dilaksanakan di Syariah Hotel Solo pada  1-3 September 2019 itu dihadiri oleh utusan sejumlah instansi Kemenag Kab./Kota, Disperindag, Dinas Pasar, ormas keagamaan, dan stakeholder terkait.

Dijelaskan Boedi, penelitian tentang tata kelola JPH di pasar rakyat ini dilakukan di 5 kota, yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, dan Kota Malang. Di kota Semarang terdapat 54 unit pasar, 44 unit di Kota Surakarta, 30 unit di Kota Yogyakarta, 81 unit di Kota Surabaya, dan 26 unit di Kota Malang.

Mu’ammar Ramadhan, peneliti yang bertugas di Kota Semarang, mengatakan bahwa di Kota Semarang belum ada pasar yang bersertifikasi SNI. Dari 3 pasar di Semarang yang terdapat tempat penjualan daging babi, yaitu Pasar Langgar, Pasar Gang Baru, dan Pasar Prembaen belum memisahkan tempat penjualan produk halal dan nonhalal. Daging bagi dijual berdekatan dengan daging sapi atau ayam.

Sedikit lebih baik penataan pasar di Kota Yogyakarta. Pada 3 pasar yang menjual daging babi, yaitu Pasar Pathuk, Pasar Beringharjo Timur, dan Pasar Kranggan, daging babi sudah dipisahkan atau disekat dengan daging sapi dan produk halal lainnya. Pasar Beringharjo Timur dan Pasar Pathuk memisahkan penjualan daging babi di los dan ruangan tersendiri. Sedangkan di Pasar Kranggan daging babi dijual di los khusus, namun masih berhadapan dengan penjualan daging ayam.

Penjualan daging babi di pasar rakyat di Kota Surakarta terdapat di Pasar Gede, Pasar Kadipolo, dan Pasar Harjodaksino. Los daging babi di Pasar Kadipolo dan  Pasar Harjodaksino dideretkan tersendiri. Ruang los daging babi dengan sapi dibatasi dengan plastik fiber dan tembok. Sedangkan di Pasar Gede penjualan daging babi terletak antara los daging sapi, kambing, dan lainnya. Dari ketiga pasar tersebut, Pasar Gede sangat berisiko terhadap kontaminan paling tinggi antara daging halal dengan nonhalal.

Penataan pasar rakyat di Kota Malang terbilang paling responsif terhadap JPH. Ada dua pasar yang cukup bagus dalam pemisahan produk halal dan nonhalal, yaitu Pasar Oro-oro Dowo dan Pasar Klojen. Pasar Oro-oro Dowo sudah bersertifikat SNI, Pasar Klojen dilaunching sebagai Pasar Halal.

Untuk mewujudkan tata kelola pasar yang responsif terhadap JPH sebagaimana diamanatkan UU JPH diperlukan koordinasi Kemenag, MUI, Kemendag, BPOM, Kementan, BSN dan lembaga terkait. Targetnya adalah terbitnya SNI pasar rakyat yang responsif JPH.

“Akan lebih baik jika diterbitkan Peraturan Bersama Menteri terkait penataan pasar rakyat yang mampu membangun partisipasi pimpinan daerah dalam implementasi JPH,” kata Boedi.

Regulasi menjadi titik tekan utama dalam implementasi JPH di pasar rakyat. Namun kesadaran masyarakat muslim dan kontrolnya sebagai konsumen juga sangat penting agar tata kelola pasar menggunakan pendekatan halal-nonhalal. (syafa)