ORASI KEBANGSAAN

0
35

Pada Acara Hijrah Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni PMII 2019 (01/09), Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Abd. Rahman Mas’ud, Ph.D, menyampaikan arahannya.

Beliau berpendapat mengenai berbagai persoalan Bangsa Indonesia. Kini, Bangsa kita menghadapi banyak tantangan serius antara lain, konflik sosial yang cukup kompleks yang dialami saudara-saudara kita di Papua, jika tidak diatasi dengan hati-hati dan bijaksana bisa mengarah kepada disintegrasi. Sementara itu, residu politik pasca Pilpres 2019 dan beberapa Pilkada masih terasa. Masyarakat terpolarisasi dalam kutub-kutub politik yang saling berkontestasi. Kesenjangan sosial ekonomi yang belum teratasi juga menjadi ladang subur lahirnya idiom populisme Islam dimana konstruksi pemikiran yang dibangun oleh setiap gerakan populisme adalah oposisi biner, yaitu mengelompokkan masyarakat ke dalam “kita” dan “mereka”. 

Di sisi lain, kita menghadapi era disrupsi, dimana dunia realita seakan semua berpindah ke dunia maya. Dunia tekhnologi informasi khususnya media sosial bukan hanya sulit dikendalikan, tapi juga telah meruntuhkan otoritas keagamaan, dan melahirkan apa yang oleh Nicholas (2017) disebut sebagai the death of expertice.

Dalam kajian Badan Litbang dan Diklat, dinamika kehidupan keagamaan masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2014-2019) masih diwarnai isu-isu meningkatnya intoleransi dan radikalisme dan menurunnya penghargaan terhadap keberagaman:

  1. Terorisme;
  2. Tudingan penodaan agama;
  3. Penolakan atas kelompok aliran faham keagamaan tertentu (Ahmadiyah, Syiah, Salafi, dll)
  4. Konflik pembangunan rumah ibadah;
  5. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas, termasuk terhadap kelompok aliran penghayat/ kepercayaan;

 

NU, PMII Sebagai Solusi

Tidak diragukan lagi bahwa NU berada di garda terdepan dalam menjaga NKRI. Ini bukan sekedar komitmen dan retorika belaka melainkan sudah menjadi aksi praksis yang tertoreh dalam sejarah. Peran NU dalam mengawal NKRI sudah terbukti melalui Resolusi Jihad Hadratussyaikh KH. Hasyim As’ari, persetujuan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta melalui peran KH. Wahid Hasyim, penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal ideologi bangsa melalui Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984, dan terkini adalah penolakan atas khilafah serta gerakan keagamaan berhaluan ekstrem yang terus disuarakan oleh NU dan para kyai.

Semua itu diperjuangkan oleh NU dalam rangka mengejawantahkan prinsip bahwa beragama itu harus selaras dengan bernegara. Atau dengan kata lain beragama itu tidak perlu dipertentangkan dengan bernegara. Sudah terbukti, ungkapan “hubbul wathan minal iman” bagi NU bukan sekedar slogan dan nyanyian, melainkan spirit yang tertanam kuat dalam rangka menyatukan aspek keagamaan dan kenegaraan. Inilah manhaj khas NU yang genuine. Kalau ada warga yang mengaku NU lantas setuju dengan ideologi dan gerakan yang mengancam NKRI, itu pasti bukan NU yang asli, bukan NU yang dikehendaki oleh para pendirinya. Untuk itulah, Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, menegaskan kembali tentang pentingnya Bela Negara berdasarkan 4 pilar, yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Begitu kuatnya komitmen NU sampai harus menghadapi benturan dengan berbagai anak bangsa yang terpapar ideologi dan gerakan tersebut. Bersyukur, NU selalu bersikap dewasa dan mengutamakan kemashlahatan. Baik NU secara organisatoris maupun para kyai dan ulamanya kerap lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Hingga saat ini, dan insya Allah untuk selamanya

selama Republik ini ada, NU akan merespons segala tantangan yang merongrong komitmen berbangsa dan bernegara. Sebagaimana NU, kita sebagai alumni PMII, dengan tangan terkepal dan maju kemuka, juga harus siap menjadi bagian pengawal NKRI ini.

Tidak dipungkiri negara kita bukanlah negara agama di satu sisi, dan bukan pula negara sekuler di sisi lain. Indonesia adalah Negara Pancasila berbentuk Republik. Sebagai Negara Pancasila, Indonesia berdasar atas ketuhanan yang maha Esa yang melindungi semua agama. Bagi NU, bentuk Negara Republik ini merupakan ikatan perjanjian bersama (mitsaq) yang dihasilkan melalui proses kesepakatan. Bila mitsaq ini bubar, maka bubar pula negara ini. Karena itu, menjaga dan merawat kesepakatan ini hukumnya wajib. Bila ada orang yang mengkhianati mitsaq ini, berarti ia keluar dari kesepakatan dan menjadi musuh bersama (common enemy) apapun agama dan kelompoknya. Atas dasar itulah NU selalu menentang pihak-pihak yang merongrong mitsaq ini.

Mengapa NU memiliki prinsip harus menjaga dan merawat NKRI? Jawabannya karena NU memiliki manhaj dan harakah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) Berkaitan dengan Aswaja, KH Achmad Siddiq dalam bukunya Khittah Nahdliyyah mengilustrasikan manifestasi Aswaja dalam konteks kehidupan bernegara. Menurut al-marhum al-maghfurlah, ada 3 (tiga) sikap yang tercermin dalam manhaj Aswaja, yaitu pertama sikap terkait kedudukan negara yang didirikan atas dasar tanggung bersama sebagai sebuah bangsa (nation), kedua sikap terhadap kedudukan pemimpin, dan ketiga sikap ketika pemimpin perlu diingatkan atas kesalahannya.

Dalam Aswaja, kita berkewajiban memelihara dan mempertahankan NKRI. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh warga negara termasuk umat Islam. Dalam Aswaja, kita juga harus menempatkan penguasa negara (pemerintah) yang sah pada kedudukan yang terhormat dan ditaati, selama penyelenggaraan pemerintahaanya tidak bertentangan dengan syari’at. Bila pemimpin melakukan kesalahan, kita berkewajiban memperingatkannya melalui tata cara yang sebaik-baiknya. Itulah kompatibilitas Aswaja dengan NKRI.

Dalam konteks inilah kita harus bangga dengan NU. NU terbukti sebagai penyelamat dan penjaga NKRI. Tidak cukup sampai di situ, kita saat ini memiliki kewajiban untuk meneruskan perjuangan para pendiri NU dan para kyai NU dengan tetap berada pada garis perjuangan berkhidmat pada negara dan umat. Kita tahu, saat ini negara tengah dirongrong oleh ideologi dan gerakan berhaluan radikal dan ekstrem. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya negara ini bila mereka berhasil menguasai negara. Di sinlah kita harus hadir mengawal NKRI tetap berdiri. Tangan terkepal dan maju kemuka demi NKRI. Hidup IKA PMII.