Kontroversi BRIN Warnai Temu Peneliti

0
42

Isu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dikabarkan bakal dibentuk oleh presiden menjadi wacana hangat yang diperdebatkan dalam agenda Temu Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Event tahunan ini dilaksanakan di Hotel Ciputra Cibubur, Bekasi, pada tanggal 21-23 Agustus 2019.

Perdebatan tidak hanya menyangkut nasib para peneliti sedianya dibentuk BRIN. Tetapi juga masa depan dan arah penelitian sosial keaamaan itu sendiri.

Sekretaris Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti Ir. Prakoso  mengatakan bahwa cikal bakal BRIN adalah UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu dan Teknologi.

UU No. 11 Tahun 2019 menjelaskan,dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, BRIN dibentuk oleh Presiden dan diatur dengan Peraturan Presiden. Disebutkan bahwa Kelembagaan Ilmu Pengetahun Dan Teknologi  terdiri dari lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), lembaga pengkajian dan penerapan, perguruan tinggi, badan usaha, dan lembaga penunjang.

Tiap-tiap lembaga tersebut memiliki tanggungjawab yang berbeda. Tanggungjawab litbang dalam menjalankan fungsinya adalah menghasilkan invensi dan menggali potensi pendayagunaannya.

Kepala Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Dr. M. Zain, M.Ag., mengatakan bahwa terbitnya UU tersebut menimbulkan kegalauan di kalangan Badan Litbang dan Diklat. Apakah peneliti Badan Litbang dan Diklat akan digabung dengan BRIN atau tidak masih belum ada kejelasan.

“Soal gagasan BRIN ini, yang penting adalah soal nasib peneliti apakah bergeser dari ‘nasib tak tentu’ ke ‘nasib tambah baik’ atau sebaliknya, dari nasib tambah baik ke nasib tak tentu,” kata Zain.

Adlin Sila selaku peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Keagamaan mempertanyakan konsekuensi posisi penelitian keagamaan dalam pembangunan nasional. Adlin menilai persoalan keagamaan mestinya tetap diberi peran signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, agama dan negara tidak bisa dipisahkan dari bangsa yang relijius ini.

Di tengah situasi berbangsa yang penuh goncangan baik sosial maupun agama, persoalan radikalisme dan ekstrimisme justru menuntut Kementerian Agama untuk berkontribusi lebih. Lantas kalau dilebur dalam BRIN maka posisi penelitian sosial keagamaan akan mengalami disorientasi.

“Persoalannya, karena (penelitian-red) kita ini intangible, tidak tangible seperti infrastruktur,” kata Adlin. 

Kegiatan Temu Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2019 dihadiri 167 peneliti dari 3 Puslitbang dan 3 Balai Litbang. Balai Litbang Agama Semarang sendiri mengirimkan semua penelitinya untuk hadir dalam acara tersebut.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Prof. Abdurrahman Mas’ud, Ph.D. Hadir pula Prof. Alwi Shihab, Ph.D. selaku keynote speaker dan sejumlah narasumber lainnya.

Agenda temu peneliti juga diisi dengan pameran produk-produk kelitbangan. BLA Semarang turut meramaikan pameran buku-buku hasil riset dan pengembangan. Lebih dari 30 judul buku/jurnal/prosiding yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut. (syafa)