Pengelolaan Masjid dan Pemberdayaan Umat

0
2

Keberadaan masjid di Indonesia merupakan modal besar utuk memberdayakan umat. Mutu pengelolaan masjid perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan umat. Pengelolaan yang berkualitas akan berdampak positif bagi upaya-upaya pembedayaan masyarakat di sekitarnya.

Fungsi masjid secara sosiologis terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Masjid tidak sekadar menjadi tempat pelaksanaan ritualitas ibadah dan dakwah semata. Pengondisian masjid sebagai ruang sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat merupakan keniscayaan, seperti kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi, dan kegiatan sosial-amal lainnya.

Mengandaikan masjid beserta perangkat pengelolaannya sebagai sebagai agen pemberdayaan bukanlah hal muluk-muluk. Menilik historisitas pendirian Masjid Nabawi oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah dulu bukanlah semata-mata sebagai tempat ibadah. Masjid ini tercatat menjadi pusat pemberdayaan umat yang didahului dengan pemajuan spiritual ala tauhid. Kemudiaan diikuti pembentukan pranata sosial politik dalam upaya pemajuan sosial dalam hal persatuan dan kesetaraan umat, pendidikan, ekonomi, dan politik.

Masjid Jogokariyan di Yogyakarta merupakan percontohan terkini bagaimana masjid berperan dalam agenda pemberdayaan masyarakat sekitar. Beragam program digulirkan untuk melayani jamaah, mulai dari kepentingan ibadah hingga mu’amalah seperti Pasar Sore Ramadhan dan ATM beras. “Saldo nol rupiah” menjadi primadona unik sekaligus kritik dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang ngendon di masjid. Spiritnya adalah mentasharrufkan zakat, infaq, dan sedekah sesegera mungkin kepada mustahiq. Ide ini unik sekaligus kritik bagi kebanyakan masjid yang justru berlomba menggemukkan saldo di neraca atau laporan keuangan.

Sejauh ini Kementerian Agama mencatat 253.951. Jumlah tersebut terkategori dalam beberapa jenis, yaitu Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah, dan Masjid di Tempat Publik. Sementara musala, yang dalam beberapa segi memiliki kesamaan fungsi dengan masjid, jumlahnya tak kalah besar, yakni 287.873. Jumlah itu terbagi dalam kategori Musala Perumahan, Musala Perkantoran, Musholla Pendidikan, dan Musala di Tempat Publik (simas.kemenag.go.id, 28/06/2019).

Pada tahun 2017 Balai Litbang Agama Semarang melakukan penelitian berjudul “Pengelolaan Masjid Terhadap Pemberdayaan Umat di Jawa Tengah dan Jawa Timur”. Penelitian tersebut mengajukan 2 pertanyaan: 1) apakah ada pengaruh pengelolaan masjid terhadap pembedayaan umat, dan 2) seberapa besar pengaruh tersebut? Diajukan sebuah hipotesis bahwa pengelolaan masjid memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan umat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pemberdayaan umat  di sini didefiniskan sebagai upaya pengurus atau takmir masjid masjid meningkatkan kemampuan berupa kreatifitas, keterampilan, dan iktikad untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan menjadikan jemaah mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkesinambungan dan menjadi manusia yang takwa. Upaya pemberdayaan tersebut mesti ditopang oleh fasilitas fisik ataupun nonfisik. Di antara fasilitas fisik berupa tempat kegiatan, sedangkan fasilitas nonfisik adalah pembinaan yang meliputi keagamaan, ekonomi, keterampilan, dan pengembangan usaha.

Penelitian dilakukan di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan mengambil masjid umum atau masjid di desa/kelurahan. Penelitian kuantitatif tersebut menggunakan kuesioner untuk mengetahui persepsi jamaah (responden) terhadap pengelolaan dan pemberdayaan masjid. Hasilnya, persepsi responden terhadap pengelolaan masjid di Jawa Tengah termasuk kategori baik. Persepsi responden terhadap pengelolaan masjid di Jawa Timur juga termasuk kategori baik. Begitu pula dalam hal pemberdayaan, persepsi responden terhadap pemberdayaan masjid baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur termasuk kategori baik.

Meskipun terkategori baik, akan tetapi indikator variabel pengelolaan ataupun variabel pemberdayaan masjid menarik untuk dicermati. Indikator variabel pengelolaan masjid meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari keempat indikator tersebut, perencanaan dan pengawasan merupakan poin paling lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara variabel pemberdayaan meliputi aksesibilitas informasi, partisipasi/keterlibatan, akuntabilitas, dan organisasi lokal. Dari keempat indikator tersebut, aksesibilitas informasi mendapatkan poin paling lemah di Jawa Tengah, sedangkan di Jawa Timur poin paling lemah adalah aksesibilitas dan organisasi lokal.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan masjid dan pemberdayaan umat memiliki korelasi yang cukup kuat. Hal ini berarti dinamika pemberdayaan umat dipengaruhi oleh dinamika pengelolaan masjid. Bisa dikatakan, semakin baik mutu pengelolaannya maka masjid memiliki kapasitas yang lebih baik untuk memberdayakan jamaah.

Perkara krusial yang mesti dibenahi dalam pengelolaan masjid adalah segi perencanaan dan pengawasan. Planning program kerja serta pengawasannya menjadi PR utama. Dalam hal pemberdayaan, persoalan aksesibilitas informasi harus diatasi dengan memaksimalkan media-media yang dekat dengan keseharian jamaah, misal pamflet atau brosur, media massa, dan media sosial.

Sedianya Kementerian Agama perlu melakukan pelatihan pengelolaan masjid bagi para takmir atau pengurus masjid. Selain itu perlu memfasilitasi pengelola masjid untuk merealisasikan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan masjid juga bisa ditingkatkan dengan jalinan kerjasama dengan DMI, BKM, dan MUI. (sy)

***

Artikel ini juga dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat edisi 8 Juli 2019.