PROBLEMATIKA SERTIFIKASI MUBALIGH

0
98

Daftar 200 mubaligh yang dirilis Kementerian Agama menuai pro dan kontra dari masyarakat. Menteri agama tampak “kewalahan” menjelaskan ihwal kebijakan tersebut. Tuntutan agar kebijakan rilis 200 mubaligh dicabut menguat.

Akhirnya, belum genap satu minggu, Kementerian Agama menyerahkan ihwal 200 nama tersebut ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bola panas sertifikasi mubaligh saat ini ada di tangan MUI. KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah mubaligh yang bersertifikat, bukan sertifikasi mubaligh.

Problem Sertifikasi Mubaligh

Mubaligh yang bersertifikat adalah mubaligh yang memenuhi paling tidak 3 kriteria (1) ilmu agama, (2) wawasan kebangsaan, (3) moral dan akhlak mulia. Nantinya MUI, melalui komisi dakwah akan membuka pendaftaran mubaligh yang akan di seleksi. Bisa jadi nantinya akan ada mubaligh tingkat kabupaten/kota, propinsi, nasional dan bahkan mubaligh internasional.

Gagasan sertifikasi dan standardisasi mubaligh bukanlah barang baru. Awal tahun 2017 yang lalu juga muncul sertifikasi khatib jum’at.

Benarkah sertifikasi mubaligh dibutuhkan? Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyatakan bahwa yang dibutuhkan cukuplah dengan membuat semacam kode etik mubaligh.

Selama ini belum ada rambu-rambunya. Sehingga belum tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mubaligh dalam melakukan ceramah.

Mafhum bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler. Indonesia menempatkan agama pada posisi sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia bukan seperti Malaysia dan Brunei, di mana semua mubaligh adalah ASN. Para mubaligh digaji oleh negara. Indonesia juga bukan seperti negara sekuler yang menganggap bahwa agama merupakan urusan privat.

Oleh karena itu, kebijakan yang ditelurkan mestinya dalam takaran yang pas. Negara memang harus hadir tetapi dalam kadar yamg tepat. Negara tidak boleh memproteksi dan melarang kegiatan keagamaan.

Rilis 200 mubaligh hemat penulis memang kurang tepat. Jumlah masjid yang dipakai jumatan saja sebanyak 300 ribuan masjid. Tentu jumlah 200 orang yang sangat minim. Andaipun ditambah, sampai kapan akan selesai.

Andaipun MUI yang menyeleksi hemat saya juga akan menimbulkan problem baru. Benar bahwa MUI terdiri atas seluruh ormas dan aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Tetapi, MUI di daerah komposisinya beragam. Aliran A terwadahi di MUI kab atau kota X tetapi menjadi “terlarang” atau tidak terakomodasi di kab/kota Y. Ini adalah realitas.

Oleh karena itu, sebenarnya akan lebih mudah seandainya Kementerian Agama melalui MUI merekomendasikan “ormas terlarang”. Sehingga seluruh mubalighnya tidak boleh melakukan kegiatan ceramah.

Katakanlah misalnya Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang oleh Kapolri ditetapkan sebagai otak dibalik pengeboman 3 gereja di Surabaya. Maka, kementerian agama setelah memperoleh masukan MUI melarang seluruh mubaligh yang berafiliasi ke JAD.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah terbukti dicabut legalitas organisasinya juga mestinya Kementerian Agama merespon. Kemenag melalui MUI dan organ-organ kelitbangan perlu mendata mubaligh-mubaligh HTI.

Para mubaligh dilarang untuk menyebarkan sistem khilafah yang anti Pancasila. Empat konsensus bangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinekka Tunggal Ika harus dijaga dari upaya para pengkhianat bangsa.

Terkait standardisasi dan sertifikasi serahkan saja pada masing-masing ormas. Biarlah tiap-tiap ormas melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi masing-masing mubalighnya. Kalaupun negara hadir, maka dalam konteks ini, hadirlah misalnya dengan bantuan anggaran peningkatan kompetensi mubaligh.

Tidak tepat negara merilis nama-nama mubaligh karena justru potensial memecah bangsa. Ada mubaligh plat merah ada mubaligh swasta. Bahkan, nanti di masyarakat akan terstigma ini mubaligh toleran sementara yang lain mubaligh radikal.

Ada guyon diantara mubaligh, apalah artinya pemberian sertifikat jika tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan mubaligh. Dapat sertifikat tapi tidak dapat sertikasii.

Mubaligh bukanlah profesi. Mubaligh lebih sebagai panggilan hati, dalam rangka dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Karenanya, gelar kyai, ustadz, dll adalah pemberian masyarakat bukan karena selembar sertifikat.

Oleh karena itu, persoalan standardisasi dan sertifikasi biarlah menjadi urusan ormas masing-masing. Negara cukup dengan membuat kode etik. Negara juga bisa mengatur misalnya seluruh mubaligh harus berafiliasi dengan ormas tertentu. Sehingga ketika ada masalah dengan mubalighnya, negara bisa menegur ormas yang bersangkutan. Wallahu’alam.


Kamandaka, 1 Juni 2018
Dr. Aji Sofanudin
Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang